Fokus Rembang | Sengketa waris seringkali menjadi bom waktu di dalam keluarga, yang semula hanya soal pembagian aset, menjadi perselisihan panjang yang merusak hubungan antarsaudara, bahkan berakhir di meja hijau. Salah satu penyebab utama konflik waris adalah ketidakpahaman atas hak waris masing-masing anggota keluarga.
Roszi Krissandi, S.H., C.PLA, advokat dari kantor hukum Krissandi & Partners Samarinda, menilai bahwa akar masalahnya bukan selalu pada niat buruk salah satu pihak. Menurut dia, ketidakpahaman atas hak waris masing-masing anggota keluargalah yang paling sering menjadi pemicunya.
'Sebagian besar konflik waris bukan terjadi karena ada pihak yang berniat curang. Ia terjadi karena tidak ada yang memahami hak masing-masing sejak awal, dan ketika aset sudah berpindah tangan, segalanya menjadi jauh lebih rumit untuk dipulihkan,' ujar Roszi.
Hukum waris di Indonesia ditentukan oleh agama dan status hukum sang pewaris. Warga negara Indonesia yang beragama Islam tunduk pada hukum waris Islam (faraidh) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara bagi yang beragama non-Islam, pembagian warisan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Roszi menjelaskan, ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat, harta peninggalannya dibagikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam hukum perdata, ahli waris dikelompokkan ke dalam empat golongan berdasarkan kedekatan hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Golongan yang lebih dekat secara otomatis menutup hak golongan yang lebih jauh.
Pasangan hidup, anak kandung, beserta keturunannya menempati golongan pertama dan menjadi prioritas utama dalam pembagian harta.
Harta bersama harus dipisah sebelum waris dibagi. Berdasarkan KHI, harta bersama dari pernikahan yang masih berlangsung saat pewaris wafat tidak serta-merta menjadi harta warisan seluruhnya. Separuhnya menjadi hak pasangan yang masih hidup, sedangkan separuh sisanya baru kemudian masuk sebagai harta peninggalan yang dapat dibagikan kepada ahli waris.
Kerumitan berlipat ketika pewaris menjalani pernikahan lebih dari satu. KHI mengharuskan harta bersama dari tiap pernikahan dihitung secara terpisah sesuai tanggal berlangsungnya masing-masing pernikahan. Dalam praktiknya, tantangan ini menjadi nyata ketika aset sudah tercampur tanpa pencatatan yang jelas, atau ketika tidak ada perjanjian pisah harta sejak awal, terutama pada aset berupa tanah, usaha, maupun rekening yang diperoleh di rentang waktu berbeda dan sulit dilacak kepemilikannya.
Dokumen sah, kunci menghindari sengketa. Roszi mendorong setiap keluarga yang tengah menjalani proses pembagian warisan untuk segera mengurus dokumen hukum yang diperlukan. Setidaknya ada tiga dokumen penting yang perlu disiapkan: Surat Keterangan Ahli Waris, Penetapan Ahli Waris dari pengadilan bila diperlukan, serta akta pembagian waris yang dibuat di hadapan notaris.
Tanpa dokumen yang sah, aset peninggalan tidak bisa dipindahtangankan secara legal. Kondisi ini, kata Roszi, justru berpotensi memperpanjang dan memperparah konflik yang sudah ada.
'Satu dokumen yang sah sejak awal bisa mencegah bertahun-tahun perselisihan. Jangan tunda pengurusan hak waris hanya karena situasinya terasa sensitif untuk dibicarakan,' tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa hukum waris sejatinya bukan instrumen yang mempersulit proses berduka.
'Hukum waris justru hadir untuk memastikan apa yang ditinggalkan orang tercinta bisa diterima dengan adil oleh mereka yang berhak,' pungkas Roszi.
Segala konflik yang timbul dari ketidakpahaman tentang hak waris dapat dihindari dengan mengurus dokumen sah. Oleh karena itu, penting bagi setiap keluarga untuk memahami hukum waris dan mengurus dokumen yang diperlukan sebelum waris dibagi.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
