Prabowo Lantik Said Iqbal Sebagai Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaan

Fokus Rembang | Pada hari Senin, 8 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Pelantikan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menangani isu ketenagakerjaan di Indonesia.

Said Iqbal menyatakan bahwa fokus utamanya adalah menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, ia menetapkan tiga pilar utama perlindungan bagi pekerja, yaitu Job Security, Income Security, dan Social Security.

Lowongan Kerja Juni 2026: PNM Group dan DPLK Syariah Muamalat Buka Posisi Strategis

2 Juni 2026

Job Security bertujuan untuk memberikan kepastian kerja di tengah maraknya PHK sektor formal, sedangkan Income Security bertujuan untuk menjamin kepastian pendapatan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Sementara itu, Social Security bertujuan untuk memperkuat perlindungan jaminan sosial yang komprehensif.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada periode ini. Said Iqbal menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang pro-rakyat dan pro-lapangan kerja.

Tantangan terbesar saat ini adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana melakukan reindustrialisasi agar pekerja dapat kembali terserap ke sektor manufaktur.

Said Iqbal juga menyoroti pentingnya pembatasan ketat terhadap sistem outsourcing. Ia berharap kebijakan ini dapat tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan mendatang.

Pelatihan Vokasi 2026: Dari Forklift hingga Barista, Menaker Dorong Lulusan Masuk Industri

19 April 2026

Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal akan menyampaikan analisis kebijakan kepada Presiden secara rutin, melakukan diskusi intensif dengan menteri terkait mengenai isu ketenagakerjaan, dan mengusulkan revisi aturan yang menghambat kesejahteraan pekerja.

Sebagai penutup, Said Iqbal menegaskan bahwa dirinya bukanlah eksekutor, melainkan pemberi masukan. Ia berkomitmen untuk melaporkan langsung kepada Presiden jika terdapat menteri yang tidak bekerja maksimal dalam menjalankan agenda ketenagakerjaan.