Fokus Rembang | Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, kembali menjadi sorotan publik setelah ia mengajukan permintaan kontroversial kepada Presiden Joko Widodo untuk menampilkan ijazah asli. Permintaan tersebut, yang disampaikan dalam sebuah konferensi pers pada Sabtu, 18 April 2026, memicu gelombang reaksi di media sosial, laporan polisi, dan bahkan serangan termul yang menargetkan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.
Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor PMI, JK menjelaskan bahwa ia mengajukan permintaan tersebut bukan karena ingin menyinggung Presiden, melainkan demi menenangkan masyarakat yang selama dua tahun terakhir terpecah oleh perdebatan mengenai keabsahan ijazah Jokowi. “Sudahlah, Pak Jokowi, kasih lihat itu ijazah. Itu saja, sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya saling memaki selama dua tahun,” ujar JK dengan nada tegas namun tetap berusaha bersikap netral.
JK menegaskan bahwa ia tidak menuduh adanya agenda politik di balik laporan dugaan penistaan agama yang muncul setelah ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026. Ia menyebut bahwa laporan tersebut muncul bertepatan dengan pengaduannya terhadap seorang aktivis bernama Rismon (Sianipar). “Saya tidak mau menuduh politik, tapi kenyataannya ini dimulai setelah saya mengadukan si Rismon, dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah dua tahun rakyat berkonflik, bertentangan, saling mengadu, berteriak, karena ijazah Pak Jokowi,” kata JK.
Sebagai Ketua PMI, JK merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menengahi perdebatan yang dianggapnya mengganggu persatuan. Ia menekankan bahwa setelah masa jabatan berakhir, ia tetap menjadi warga negara biasa dan berusaha memberi nasihat sebagai sosok yang lebih senior. “Saya wakilnya Pak Jokowi, maka kita setelah jabatan berakhir menjadi warga negara biasa. Saya lebih tua darinya, jadi sebagai orang yang lebih senior, saya menasihati,” ujarnya.
Hubungan JK dengan Jokowi telah terjalin sejak awal karier politik Jokowi sebagai Wali Kota Solo. JK mengaku pernah berperan dalam mendukung langkah politik Jokowi hingga ke Jakarta. Meskipun pada awalnya ia sempat menolak dukungan Jokowi untuk pencalonan presiden pada Pilpres 2014 karena menilai Jokowi masih terlalu muda, akhirnya ia menerima peran sebagai pendamping setelah diminta oleh Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan.
Serangan termul yang menimpa JK muncul tidak lama setelah pernyataannya. Menurut laporan polisi, beberapa pihak menuduh JK melakukan penistaan agama, padahal JK menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan lebih bersifat politisasi. Pihak berwajib masih dalam proses penyelidikan untuk memastikan apakah ada unsur kriminalitas dalam laporan tersebut.
Para pengamat politik menilai bahwa permintaan JK untuk melihat ijazah Jokowi mencerminkan dinamika politik dalam negeri yang semakin kompleks. Beberapa pihak berpendapat bahwa isu ijazah dapat dijadikan alat untuk menguji legitimasi kepemimpinan, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya mengalihkan perhatian dari isu-isu kebijakan yang lebih substantif. Terlepas dari itu, JK menegaskan kembali komitmennya untuk tetap netral dan mendukung penyelesaian damai atas perbedaan pendapat di masyarakat.
Situasi ini memperlihatkan betapa sensitifnya topik pendidikan dan kredibilitas pemimpin di era digital, di mana informasi cepat menyebar dan opini publik dapat berubah dalam hitungan menit. JK berharap bahwa dengan menampilkan bukti nyata, perdebatan dapat berakhir dan masyarakat dapat kembali fokus pada agenda pembangunan nasional. “Saya harap dengan transparansi ini, kita semua dapat melangkah maju tanpa terus-menerus terjebak dalam polemik yang tidak produktif,” tutupnya.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
