Fokus Rembang | Asap hitam yang membubung dari kamar mesin KMP Aceh Hebat-2 di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, Jumat (12/6/2026), bukan hanya memicu kepanikan sesaat. Insiden itu seperti membuka kembali lembaran lama yang selama bertahun-tahun belum benar-benar selesai.
Kebakaran Aceh Hebat-2 melukai belasan penumpang dan siswa praktik. Mungkin bisa dianggap tidak seberapa. Tapi, kejadian itu sudah cukup memberi warning bahwa Aceh Hebat-2 terbukti tidak benar-benar hebat. Terbukti, lima tahun kemudian, kapal itu sudah mulai bermasalah. Durasi waktu yang terlalu cepat untuk sebuah kapal dengan harga sangat fantastis.
Karena itu, masyarakat mulai membahasnya lagi. Di warung kopi, di media sosial, hingga percakapan-percakapan kecil di sudut kota, satu pertanyaan lama kembali muncul: apakah proyek pengadaan kapal Aceh Hebat memang sejak awal menyimpan persoalan?
Tidak sedikit warga yang masih mengingat kontroversi yang mengiringi proyek tersebut sejak masa pembangunannya. Ketika Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah memutuskan membangun tiga kapal ro-ro untuk memperkuat konektivitas antarpulau, proyek itu awalnya dipromosikan sebagai terobosan besar bagi transportasi laut Aceh.
Baca juga: Mesin Aceh Hebat-2 Meledak di Pelabuhan Ulee Lheue, 14 Taruna Pelayaran Terluka
Pemerintah saat itu berargumen bahwa wilayah kepulauan seperti Sabang, Simeulue, dan Pulau Banyak membutuhkan armada yang lebih modern dan andal. Kapal-kapal tersebut kemudian diberi nama Aceh Hebat 1, Aceh Hebat 2, dan Aceh Hebat 3.
Nova Iriansyah bahkan menyatakan optimistis seluruh kapal dapat beroperasi pada awal 2021. Aceh Hebat 2 yang berbobot sekitar 1.100 GT dibangun oleh PT Adiluhung Saranasegara di Bangkalan, Madura, dan diproyeksikan melayani lintasan Balohan Sabang-Ulee Lheue Banda Aceh.
Namun, sebelum kapal-kapal itu sepenuhnya beroperasi, berbagai pertanyaan mulai bermunculan.
Di tengah masyarakat beredar dugaan bahwa kapal yang dibangun bukan sepenuhnya kapal baru. Rumor tentang “kapal bekas yang dicat ulang” berkembang luas, meskipun hingga kini tidak pernah ada temuan resmi yang membuktikan klaim tersebut.
Meski demikian, kecurigaan publik tidak berhenti sebagai desas-desus semata. Sejumlah laporan akhirnya disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta lembaga antirasuah itu menelusuri proses pengadaan kapal yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah tersebut.
Pada Juni 2021, KPK secara terbuka mengonfirmasi sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pengadaan kapal Aceh Hebat.
Juru Bicara KPK saat itu, Ali Fikri, membenarkan bahwa penyidik telah meminta keterangan dan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang dianggap mengetahui proses pengadaan kapal.
“Benar, ada kegiatan penyelidikan oleh KPK di antaranya melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait,” kata Ali Fikri kepada wartawan waktu itu.
Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemerintah Aceh diketahui dimintai keterangan. Berdasarkan informasi yang beredar saat itu, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Aceh. Nama-nama yang diperiksa antara lain berasal dari Dinas Perhubungan Aceh serta mantan pejabat Dinas PUPR Aceh yang terkait dengan proyek tersebut.
Puncak perhatian publik terjadi beberapa bulan kemudian.
Pada 30 Oktober 2021, tim penyidik KPK datang langsung ke Pelabuhan Ulee Lheue untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap KMP Aceh Hebat-2. Pemeriksaan berlangsung hampir tujuh jam.
Sebelum pemeriksaan selesai, kapal bahkan sempat dibawa berlayar di sekitar perairan Ulee Lheue untuk menjalani uji mesin dan pengecekan teknis yang disaksikan langsung oleh tim penyidik.
Kedatangan KPK ke atas kapal ketika itu menjadi salah satu momen yang memperkuat keyakinan publik bahwa penyelidikan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga menyentuh aspek teknis dari kapal yang dipersoalkan.
Namun seperti banyak penyelidikan lain yang menjadi perhatian publik, kasus Aceh Hebat kemudian perlahan menghilang dari ruang pemberitaan.
Tidak ada pengumuman tersangka. Tidak ada konferensi pers besar. Tidak ada penjelasan rinci kepada publik mengenai hasil akhir penyelidikan tersebut.
Yang tersisa hanyalah berbagai spekulasi.
Nama Nova Iriansyah juga sempat disebut dalam berbagai laporan media sebagai pihak yang dijadwalkan untuk dimintai klarifikasi. Saat itu muncul informasi bahwa pemeriksaan terhadap mantan gubernur tersebut belum dapat dilakukan karena alasan kesehatan pasca-Covid-19 atau yang dikenal sebagai long Covid.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap penyelidikan akan terus berlanjut. Sebagian lainnya menilai kasus itu perlahan tenggelam tanpa kejelasan.
Kini, lima tahun berselang, kebakaran yang terjadi pada mesin Aceh Hebat-2 menghadirkan kembali memori kolektif tersebut.
Tentu, insiden kebakaran tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan dalam pengadaan kapal. Penyebab kebakaran masih harus ditentukan melalui investigasi teknis yang objektif. Kerusakan mesin bisa disebabkan banyak faktor, mulai dari aspek operasional, pemeliharaan, usia komponen, hingga kesalahan teknis yang tidak terkait dengan proses pengadaan.
Namun dalam ruang publik, fakta teknis sering kali tidak berdiri sendiri.
Ketika sebuah proyek besar pernah diselimuti kontroversi, pernah diselidiki lembaga antikorupsi, dan tidak pernah memperoleh penjelasan yang memuaskan di mata masyarakat, maka setiap insiden baru akan selalu dibaca melalui lensa kecurigaan lama.
Karena itu, yang sesungguhnya dibutuhkan bukan sekadar penjelasan mengenai penyebab kebakaran Aceh Hebat-2. Publik juga berhak mendapatkan kejelasan yang lebih utuh mengenai perjalanan proyek kapal yang sejak awal diklaim sebagai simbol kemajuan transportasi laut Aceh tersebut.
Sebab kepercayaan publik tidak dibangun hanya oleh kapal yang berlayar. Ia dibangun oleh transparansi yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masih menggantung di tengah masyarakat.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
