Fokus Rembang | Industri bank pembangunan daerah (BPD) di seluruh Indonesia kini tengah dihadapkan pada ekspektasi besar untuk menjadi motor utama sekaligus “juru selamat” pemulihan ekonomi di daerah masing-masing.
Di tengah tekanan geopolitik global, volatilitas pasar, dan transformasi digital yang disruptif, total aset konsolidasi BPD se-Indonesia kini telah menjelma menjadi raksasa keuangan baru yang menuntut tata kelola yang jauh lebih kokoh, resilien, dan kompetitif.
Gagasan strategis tersebut mengemuka dalam pembukaan perhelatan akbar Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) yang diselenggarakan pada Rabu, 3 Juni 2026, di Semarang.
Seminar Nasional dan Munas FKDK BPDSI ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo; Kepala Biro BUMD dan BLUD Jawa Tengah Agus Prasutio, serta jajaran Dewan Komisaris dari korporasi BPD wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.
Bertindak sebagai tuan rumah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) mengumpulkan seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BPD dari seluruh penjuru nusantara guna merumuskan arah kebijakan industri perbankan daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.
Dalam pidato sambutannya, Komisaris Utama Independen Bank Jateng, Adnas, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Jateng untuk menyelenggarakan forum krusial ini.
Forum tahun ini mengusung tema yang sangat relevan dengan kondisi industri terkini, yaitu “BPD yang Lebih Resilien, Kompetitif, dan Kontributif terhadap Perekonomian Daerah.”
“Tema ini sangat krusial di tengah perkembangan global dan nasional yang penuh tantangan serta ketidakpastian. Kondisi ekonomi dunia, tekanan geopolitik, percepatan transformasi digital, hingga dinamika perekonomian nasional yang fluktuatif menuntut BPD untuk tetap kokoh, adaptif, dan menjaga stabilitas lembaga secara berkelanjutan,” tegasnya di hadapan seluruh delegasi komisaris BPD se-Indonesia.
Adnas memaparkan, dengan skala bisnis BPD yang semakin membesar di tingkat nasional, peran pengawasan Dewan Komisaris menjadi garda depan dalam memastikan fungsi intermediasi perbankan berjalan optimal.
BPD tidak boleh melupakan jati dirinya sebagai pilar penggerak ekonomi regional, terutama dalam menopang sektor-sektor produktif lokal dan menjaga agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap tumbuh, kuat, serta berdaya saing tinggi.
“Untuk mewujudkan BPD yang mampu menjawab ekspektasi publik yang besar tersebut, penguatan tata kelola (good corporate governance), penguatan manajemen risiko yang pruden, kolaborasi antar-daerah, serta inovasi tiada henti menjadi kunci mutlak. BPD harus resilien agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” papar Adnas.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir sekaligus bertindak sebagai keynote speaker menegaskan bahwa BPD harus hadir sebagai jawaban nyata atas jeritan permodalan masyarakat bawah.
Dijelaskan, di Jawa Tengah sendiri, denyut nadi ekonomi ditopang oleh 4,2 juta pelaku UMKM, di mana 3,2 juta di antaranya berada di level mikro.
Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau menjadi instrumen krusial. Ini bukan sekadar bisnis, tapi benteng untuk mencegah masyarakat bergantung pada pinjaman berbunga tinggi yang mencekik,” jelas Ahmad Luthfi.
Selain urusan modal, dirinya juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang harus agresif menjaga stabilitas perut rakyat. BUMD dituntut menjadi tameng pelindung pasokan pangan dari gejolak harga komoditas strategis.
“BUMD harus lebih aktif menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis, terutama yang kerap mengalami gejolak pasokan dan harga seperti bawang merah dan cabai,” ungkapn Ahmad Luthfi.
Dirinya menambahkan, misi besar ini mustahil berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, hingga otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia.
Kekuatan industri BPD secara nasional dibeberkan secara rinci oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FKDK BPDSI, Prof M Mas’ud Said.
Dirinya mengungkapkan fakta, BPD saat ini merupakan raksasa keuangan yang menguasai total aset hampir Rp1.100 triliun, atau setara dengan 10 persen dari total aset perbankan nasional.
“Kontributif menjadi kata kunci. Dengan kekuatan aset ini, BPD harus mengoptimalkan sumbangsihnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah surutnya dukungan fiskal pusat,” tandas Prof Mas’ud.
Guna memastikan langkah taktis BPD sejalan dengan koridor regulasi, pihak FKDK BPDSI bersama Bank Jateng secara khusus berkomitmen penuh menyelaraskan langkah operasional dengan Roadmap Penguatan BPD Tahun 2024–2027 yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam kesempatan Munas tersebut, ditetapkan pula susunan kepengurusan FKDK BPDSI sebagai berikut,
Ketua Irjen Pol (Purn). Adnas – Komisaris Utama Independen Bank Jateng, Wakil Ketua 1 Anang Basuki – Komisaris Utama Independen Bank Jakarta, Wakil Ketua 2 Ali Baham Temongmere – Komisaris Non Independen Bank Papua, Wakil Ketua 3 Manar Fuadi – Komisaris Independen Bank Nagari, Sekretaris Umum M. Gaussyah – Komisaris Independen Bank Aceh, Wakil Sekretaris: Rudie Kusmayadi – Komisaris Bank BJB, Bendahara Umum: Adi Sulistyowati – Komisaris Utama Independen Bank Jatim, Wakil Bendahara: Anis Mudjahid Akbar – Komisaris Utama Bank NTB, Kepala Bidang Profesi Eddy Suratman – Komisaris Utama Bank Kalbar, Kepala Bidang Hukum dan Advokasi Asri Agung Putra – Komisaris Independen Bank Jatim, Kepala Bidang Organisasi: La Ode Rahmat – Komisaris Non Independen Bank Sultra, Korwil Barat Andri Yulika – Komisaris Utama Bank Nagari, Korwil Tengah Darsono – Komisaris Independen Bank Jateng, Korwil Timur Victor Abraham Abaidata – Komisaris Independen Bank Papua.
Kemudian Dewan Penasehat: Dari Anggota Kehormatan, yaitu Hoirudin Hasibuan – Ketua – Komisaris Utama Independen Bank Banten, M. Mas’ud – Komisaris Independen Bank Jatim, Farid Rahman – Komisaris Utama Independen Bank BJB Periode 2019-2024, Bahrullah Akbar – Komisaris Utama Bank Jakarta Periode 2022-2025, dan Susi Pudjiastuti – Komisaris Utama Independen Bank BJB.
Pada akhirnya, seminar nasional dan munas FKDK BPDSI ini berharap dapat menjadi wadah yang efektif untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara BPD, pemerintah, dan berbagai stakeholders lainnya dalam menghadapi gejolak ekonomi dan pangan.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
