Fokus Rembang |
Korupsi, Gerbong Kekuasaan, dan Generasi yang Tak Diberi Tempat. Ini bukan kecelakaan administratif, melainkan mesin yang berjalan rapi dan terjadwal. Alur dan polanya mudah dikenali manakala kita menariknya ke belakang sedikit saja. Operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi pada awal Juni 2026, telah menambah satu nama besar lagi ke dalam daftar panjang pejabat yang berakhir di kursi tersangka dan jeruji penjara. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri, setelah sebelumnya penyidik menjaring belasan orang lainnya yang terlibat dalam praktik pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Bagi publik yang sudah lelah, berita semacam ini terasa familiar, seperti tontonan yang naskahnya tidak pernah benar-benar berubah. Angka-angkanya membuat kita menghela napas panjang. KPK menyebut aliran dana dalam perkara ini mencapai sekurang-kurangnya Rp 145,5 miliar selama periode 2022 hingga 2026, dengan jatah yang dibagikan setiap Jumat dan Silmy diperkirakan menerima sekitar Rp 100 juta per pekan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun yang terlibat korupsi, termasuk mereka yang memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. "Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapa pun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi," kata Djamari saat memberi arahan kepada Forkopimda Regional, dikutip dari siaran pers, Sabtu (6/6/2026). Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok maupun individu. Baca juga: Niat Sony Sonjaya Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Nama Besar di Balik Korupsi MBG Karena itu, seluruh pejabat negara diminta menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. "Jaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat," tegas dia. Dalam kesempatan yang sama, Djamari juga menyoroti maraknya penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang digital. Menurut dia, ruang digital kini menjadi arena strategis yang perlu diawasi bersama karena berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan keamanan. Baca juga: Tiga Pimpinan BGN Jadi Tersangka: Bongkar Korupsi MBG
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.