Fokus Rembang | Jakarta, 21 April 2026 – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengakui bahwa pada masa-masa awal pembangunan IKN ia sempat merasa sendirian menghadapi gelombang pro‑kontra yang intens. Ia menyebut dirinya harus menjadi satu‑satunya suara yang menjelaskan rencana pembangunan kepada publik, baik yang mendukung maupun yang menentang.
Menurut Basuki, setahun yang lalu ia berada di “garis depan” diskusi publik. “Saya pribadi, sebagai pimpinan Otorita, ketika mengingat kembali tahun 2025, saya merasa seperti satu orang yang harus menjawab semua pertanyaan masyarakat yang pro‑kontra,” ujar Basuki dalam sambutan saat kedatangan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 20 April 2026.
Sejak awal, fase pertama IKN (2020‑2024) berhasil menyelesaikan kawasan eksekutif, termasuk kantor presiden, istana wakil presiden, dan fasilitas pendukung. Pemerintah kemudian menargetkan fase kedua (2025‑2030) untuk menuntaskan kawasan legislatif dan yudikatif, selaras dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan IKN akan menjadi ibu kota politik pada 2028.
Perubahan sikap politik muncul setelah serangkaian dukungan institusional, antara lain:
- Pengesahan Perpres 79/2025 yang memberikan landasan hukum kuat.
- Kunjungan pertama MPR ke IKN, menandakan keterlibatan legislatif.
- Penandatanganan persetujuan desain gedung legislatif dan yudikatif oleh Presiden Prabowo Subianto pada minggu lalu.
- Kunjungan Ketua MPR Ahmad Muzani yang menyampaikan kesan positif terhadap infrastruktur terbaru, termasuk Bandara Internasional Nusantara yang megah.
Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menandatangani desain gedung, tetapi juga memberikan masukan detail, seperti permintaan warna cat hijau “L’Ombres” untuk ruang sidang paripurna. “Saya terkejut dan sekaligus terharu karena beliau sangat terlibat dalam detail desain, sampai memberi contoh warna dari sebuah restoran di Paris,” kata Basuki.
Keterlibatan Presiden juga tercermin dalam penekanan pada filosofi desain: bangunan harus mencerminkan ketegasan, kejelasan, dan kekuatan kepemimpinan negara. Basuki menjelaskan bahwa perubahan dari rancangan lama di Senayan ke IKN dirancang agar mencerminkan nilai‑nilai tersebut, sehingga ruang‑ruang legislasi menjadi simbol kebijakan yang tegas dan berwibawa.
Dengan dukungan tersebut, perasaan “sendirian” yang dulu dirasakan Basuki mulai berkurang. “Kini saya tidak lagi merasa sendiri. Dukungan dari Presiden, MPR, dan peraturan yang jelas memberi kami kepercayaan diri untuk melanjutkan pembangunan,” ungkapnya.
Selain dukungan politik, proyek infrastruktur lainnya menunjukkan kemajuan signifikan. Bandara Internasional Nusantara yang dibuka pada Agustus 2025 mendapat pujian karena kemewahan dan fungsionalitasnya. Masjid Ibu Kota, Gereja Basilika, serta kantor pusat Otorita IKN juga telah selesai, menandai transformasi cepat dari fase perencanaan menjadi realisasi konkret.
Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan keyakinannya bahwa pemindahan lembaga negara ke IKN akan terwujud setelah gedung-gedung legislatif selesai pada 2027. “Kami terkejut melihat progres yang luar biasa, dan persetujuan desain oleh Presiden memperkuat keyakinan kami bahwa IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang modern,” katanya.
Secara keseluruhan, perjalanan pembangunan IKN menunjukkan dinamika antara tantangan pro‑kontra dan komitmen pemerintah. Dari rasa kesendirian Basuki pada awalnya hingga dukungan luas dari Presiden, MPR, dan regulasi yang mendukung, proyek ini kini berada pada jalur yang lebih stabil. Basuki menutup pertemuan dengan harapan bahwa sinergi antar‑instansi akan terus mempercepat realisasi IKN sebagai ibu kota politik dan simbol kebanggaan nasional.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
