Harga BBM naik: DPR Kecam Kebijakan Tanpa Sosialisasi, Sebut Pemerintah Beri Harapan Palsu

Fokus Rembang | JAKARTA, 19 April 2026 – Pemerintah Indonesia kembali berada di sorotan publik setelah PT Pertamina (Persero) mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara mendadak pada 18 April 2026. Kenaikan ini menimbulkan protes keras dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, yang menilai langkah tersebut tidak hanya memberatkan rakyat, tetapi juga menciptakan harapan palsu setelah pemerintah sebelumnya menenangkan masyarakat dengan janji tidak ada kenaikan harga BBM.

Menurut data yang dirilis di situs resmi MyPertamina, tiga varian BBM nonsubsidi mengalami lonjakan harga signifikan. Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite melompat dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex meningkat dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Sementara itu, harga BBM bersubsidi tetap tidak berubah, menimbulkan ironi karena sebagian masyarakat masih kesulitan mengakses subsidi di daerah tertentu.

Paus Leo XIV Luncurkan Ensiklik AI: Perlindungan Martabat Manusia di Era Digital

20 Mei 2026

Mufti Anam, yang mewakili Fraksi PDI‑Perjuangan, menilai kebijakan tersebut “lakukan tanpa ancang‑ancang, tanpa sosialisasi, dan nilai kenaikannya cukup signifikan”. Ia menambahkan, “Masyarakat sebelumnya ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Namun tiba‑tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi.”

Anggota DPR tersebut juga menyoroti bahwa kebijakan ini merupakan langkah mundur, mengingat pemerintah berhasil menahan kenaikan harga BBM bersubsidi meski berada di tengah gejolak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia. “Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” ujar Mufti.

Reaksi masyarakat pun beragam. Di berbagai wilayah, terutama di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, warga melaporkan peningkatan biaya transportasi harian yang menggerus anggaran rumah tangga. Pedagang kecil mengaku harus menambah harga jual produk untuk menutupi biaya operasional yang naik. “Kami sudah berusaha menahan harga, namun kenaikan BBM nonsubsidi membuat kami terpaksa menambah tarif taksi dan angkutan umum,” kata seorang pengemudi taksi di Jalan Sudirman.

Sementara itu, perwakilan Pertamina menyatakan bahwa penyesuaian harga merupakan respons terhadap fluktuasi harga minyak internasional serta kebutuhan menjaga keseimbangan fiskal perusahaan. Namun, pernyataan tersebut tidak mengurangi tekanan politik yang kini diarahkan pada pemerintah untuk meningkatkan transparansi kebijakan energi.

Arief Muhammad Unggah Kode Ticker NSPD, Berpotensi Bawa RM Payakumbuah IPO ke Bursa Efek Indonesia

8 Mei 2026

Di ruang rapat DPR pada hari Minggu, Mufti Anam menuntut adanya mekanisme komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, BUMN, dan publik. Ia meminta agar kebijakan kenaikan harga BBM disertai dengan program kompensasi bagi kelompok rentan, seperti subsidi transportasi atau bantuan sosial tambahan. “Jika pemerintah tidak mau menaikkan harga BBM subsidi, setidaknya harus ada kebijakan penyeimbang untuk BBM nonsubsidi agar tidak membebani rakyat secara tidak proporsional,” tegasnya.

Para analis ekonomi menilai bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat memicu inflasi pada sektor transportasi, logistik, dan produksi barang. Dampaknya, bila tidak dikelola dengan hati-hati, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal berikutnya. Mereka menyarankan pemerintah untuk mempercepat program energi terbarukan serta memperluas jaringan transportasi massal sebagai upaya jangka panjang.

Dalam beberapa hari ke depan, DPR diperkirakan akan mengadakan rapat khusus bersama kementerian energi dan perusahaan minyak negara untuk mengevaluasi dampak kebijakan ini. Sementara itu, Mufti Anam berjanji akan terus memantau situasi dan menuntut akuntabilitas penuh dari pemerintah.

Dengan harga BBM naik secara signifikan, beban hidup masyarakat semakin terasa. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar: menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan keadilan sosial, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik yang telah terguncang oleh apa yang disebut Mufti Anam sebagai harapan palsu.