Fokus Rembang | Jakarta, 21 April 2026 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, menegaskan bahwa perbaikan kualitas bangsa harus dimulai dari reformasi partai politik. Dalam sambutannya pada peluncuran buku Prof. Jimly Asshiddiqie di Parle Senayan, ia menekankan peran strategis partai politik sebagai tulang punggung demokrasi Indonesia.
Bamsoet menjelaskan bahwa partai politik memiliki kewenangan besar dalam proses seleksi pejabat publik, mulai dari calon presiden hingga jabatan strategis seperti Panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan lembaga independen. Karena partai mengendalikan mekanisme pemilu, pilpres, dan pilkada, kualitas partai akan berimbas langsung pada integritas institusi negara. Data Indeks Persepsi Korupsi 2025 menunjukkan skor 37, menandakan masih adanya tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.
Untuk mengatasi hal tersebut, Bamsoet mengusulkan tiga langkah utama: memperkuat sistem kaderisasi, meningkatkan transparansi pendanaan politik, dan mendorong pendidikan politik yang substantif kepada masyarakat. Ia menambahkan bahwa partisipasi politik pada Pemilu 2024 mencapai 82 persen, namun kualitas partisipasi masih perlu ditingkatkan agar lebih rasional dan berbasis program.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, menegaskan pentingnya konsolidasi akar rumput menjelang Pemilu 2029. Dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang diadakan di Lido Lake Resort, Pakuan Raya, Mardiono menekankan bahwa dinamika internal partai harus menjadi momentum penguatan, bukan perpecahan. Ia melaporkan bahwa PPP masih mempertahankan basis suara lebih dari delapan juta di tingkat kabupaten/kota, dan partai terus melakukan turun langsung ke seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
Mardiono juga menyoroti strategi PPP dalam memperluas kerja sama politik, ekonomi, dan pendidikan dengan partai-partai di Malaysia, memperkuat jaringan bilateral yang dapat memberikan manfaat bagi anggota partai di tingkat lokal.
Berita lain mengabarkan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, sementara Dasco menolak adanya pembicaraan merger antara Gerindra dan NasDem. Meskipun demikian, dinamika tersebut tidak mengurangi fokus utama para pemimpin partai: memperbaiki struktur internal dan meningkatkan akuntabilitas.
Berikut rangkuman langkah-langkah reformasi yang diusulkan Bamsoet:
- Revisi mekanisme kaderisasi untuk menilai kompetensi dan integritas calon anggota.
- Penguatan regulasi pendanaan politik, termasuk pelaporan sumber dana secara real‑time.
- Pembentukan program edukasi politik nasional yang melibatkan lembaga pendidikan dan media.
- Pengawasan independen terhadap proses fit‑and‑proper test bagi pejabat strategis.
Sementara itu, agenda PPP menitikberatkan pada:
- Penguatan jaringan akar rumput melalui kunjungan langsung ke daerah.
- Kolaborasi dengan partai luar negeri, khususnya Malaysia, dalam bidang ekonomi dan pendidikan.
- Pelaksanaan Muscab lima tahunan sebagai forum konsolidasi internal.
Para pengamat menilai bahwa sinergi antara upaya reformasi partai politik dan penguatan basis massa akan menjadi faktor penentu dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan responsif. Jika partai politik dapat menyelesaikan masalah internal dan meningkatkan kualitas kader, maka proses demokrasi akan berjalan lebih lancar, memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia.
Dengan agenda reformasi yang terstruktur dan konsolidasi akar rumput yang kuat, partai-partai politik di Indonesia berada pada titik penting menjelang pemilihan umum berikutnya. Keberhasilan langkah‑langkah ini akan menjadi ukuran nyata sejauh mana demokrasi Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih baik.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
