Fokus Rembang | Provinsi Aceh diperkirakan akan mengalokasikan lebih dari Rp1,5 triliun untuk proyek pengadaan barang pada tahun 2026. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Namun, alokasi anggaran yang besar ini dinilai belum memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Organisasi Transparansi Tender Indonesia (TTI) memperkirakan bahwa sebagian besar anggaran ini akan diarahkan untuk pembelian barang, bukan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menggerakkan ekonomi lokal. Padahal, jika sebagian anggaran ini dialihkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, maka dampaknya akan jauh lebih besar.
Contohnya, pembangunan jalan Jantho-Lamno yang telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp100 miliar, masih belum dapat difungsikan secara optimal. TTI mendorong Gubernur Aceh, Ketua DPRA, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meninjau langsung kondisi jalan tersebut guna melihat urgensi penyelesaiannya.
Di sisi lain, proyek Terowongan Geurute yang membutuhkan biaya sangat besar, dinilai belum menjadi prioritas utama. Sebaiknya, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu menuntaskan jalan Jantho-Lamno yang diperkirakan hanya memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar agar dapat berfungsi penuh.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Aceh masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup serius, meskipun memiliki anggaran yang besar. TTI menilai bahwa ini menjadi ironi, karena Aceh memiliki anggaran yang besar, tetapi pengelolaannya sering kali belum menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Oleh karena itu, TTI mendorong agar arah pembangunan ke depan lebih berorientasi pada kebutuhan publik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, Aceh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
Kesimpulan, alokasi anggaran yang besar untuk proyek pengadaan barang di Aceh belum memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perubahan agar arah pembangunan ke depan lebih berorientasi pada kebutuhan publik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
