Fokus Rembang | JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Andi Setiawan, mengungkapkan rincian anggaran Zoom sebesar Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Besar Gizi (MBG) pada akhir tahun ini. Menurutnya, dana tersebut bukan sekadar biaya teknologi, melainkan investasi strategis untuk memastikan koordinasi efektif di antara ribuan peserta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor Pusat BGN, Dr. Andi menjelaskan bahwa anggaran Zoom mencakup tiga komponen utama: lisensi platform premium, layanan keamanan siber, dan pelatihan teknis bagi panitia serta peserta. “Kami mengalokasikan Rp5,7 miliar karena platform video conference harus mampu menampung lebih dari 10.000 peserta secara simultan, sekaligus menjamin tidak ada gangguan teknis yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Lisensi platform premium, yang menelan biaya sekitar Rp2,5 miliar, memberikan akses tak terbatas pada fitur-fitur khusus seperti breakout rooms, polling real-time, dan integrasi data kesehatan. Fitur-fitur ini dianggap vital untuk memfasilitasi diskusi mendalam mengenai kebijakan gizi nasional, serta memungkinkan peserta memberikan masukan secara langsung.
Keamanan siber menjadi prioritas utama mengingat sensitifnya data yang dibagikan selama MBG, termasuk statistik kesehatan masyarakat dan rencana anggaran. BGN mengalokasikan Rp1,8 miliar untuk layanan enkripsi end-to-end, audit keamanan, dan tim respons insiden. “Tidak ada toleransi terhadap kebocoran data. Anggaran Zoom kami pastikan mencakup lapisan keamanan berstandar internasional,” tegas Dr. Andi.
Selain itu, sekitar Rp1,4 miliar dialokasikan untuk program pelatihan teknis. Tim BGN bekerja sama dengan penyedia layanan Zoom untuk menyelenggarakan serangkaian webinar pra-MBG yang menargetkan panitia, moderator, serta delegasi dari provinsi. Pelatihan tersebut mencakup penggunaan fitur-fitur lanjutan, prosedur backup, serta protokol mitigasi risiko jaringan.
Rincian anggaran tersebut telah melalui proses verifikasi internal BGN dan mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Dr. Andi menambahkan bahwa penggunaan dana ini akan dipantau secara real-time melalui dashboard khusus yang menampilkan konsumsi bandwidth, jumlah peserta aktif, dan laporan keamanan harian.
Para ahli menilai langkah BGN ini sebagai contoh konkret penggunaan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. “Investasi pada platform Zoom yang handal memungkinkan proses legislasi berjalan tanpa hambatan geografis, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia,” kata Prof. Rina Mahendra, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia.
Secara keseluruhan, anggaran Zoom sebesar Rp5,7 miliar diharapkan dapat meningkatkan efisiensi MBG, mengurangi biaya perjalanan, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis di bidang gizi. Dengan dukungan teknologi ini, BGN menargetkan hasil kebijakan yang lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ke depan, BGN berencana untuk memperluas penggunaan platform serupa pada agenda nasional lainnya, termasuk program penanggulangan stunting dan kampanye gizi seimbang. Dr. Andi menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral yang didukung oleh infrastruktur digital yang kuat.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
