Fokus Rembang | BPJS Kesehatan terblokir atau nonaktif sering kali menjadi kendala bagi pasien saat hendak berobat atau melakukan pembayaran di rumah sakit. Namun, tidak perlu lagi mengantre di kantor cabang untuk mengatasinya. Proses aktivasi ulang status kepesertaan dapat dilakukan secara praktis dan mandiri secara online langsung melalui perangkat HP.
Berikut adalah metode pengaktifan kembali berdasarkan kategori kepesertaan:
- Melalui Aplikasi Mobile JKN:
- Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store.
- Login menggunakan 16 digit NIK dan kata sandi yang terdaftar.
- Pilih fitur "REHAB" (Rencana Pembayaran Bertahap) untuk melihat dan mengurus penyelesaian tunggakan iuran.
- Melalui Layanan WhatsApp PANDAWA (0811 8165 165):
- Kirim pesan "Halo" atau "Hai" ke nomor WhatsApp resmi PANDAWA.
- Pilih menu "Administrasi", lalu pilih "Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan" dan tentukan subkategori yang sesuai.
- Ikuti instruksi sistem untuk mendapatkan rincian total tunggakan dan nomor Virtual Account (VA).
- Lakukan pembayaran tunggakan melalui kanal yang tersedia. Status kepesertaan akan otomatis aktif kembali setelah iuran dilunasi.
- Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran):
- Bagi masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam kategori PBI dan kartunya mendadak nonaktif, proses aktivasinya sedikit berbeda.
- Peserta harus melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa dokumen kelengkapan untuk proses pendataan dan verifikasi ulang.
- Nantinya, pihak Dinas Sosial yang akan mengusulkan reaktivasi data tersebut secara resmi kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
Cara Mengecek Status Kepesertaan Setelah Aktivasi:
- Melalui WhatsApp PANDAWA (0811 8165 165):
- Pilih opsi "Cek Status Kepesertaan", masukkan NIK serta tanggal lahir untuk melihat status keaktifan.
- Melalui Aplikasi Mobile JKN:
- Login ke akun Anda, dan informasi mengenai status aktif/tidaknya kepesertaan akan langsung tertera di halaman utama di bagian atas nama peserta.
Status kepesertaan BPJS Kesehatan nonaktif atau terblokir umumnya disebabkan oleh dua hal: keterlambatan pembayaran iuran bagi peserta Mandiri, atau adanya pembaruan (update) data terbaru bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh pemerintah.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
