Fokus Rembang – 18 April 2026 | Jakarta, 18 April 2026 – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Indonesia kini berada dalam posisi yang “gampang” atau gamang dalam memperjuangkan hak-hak bangsa tertindas di panggung internasional. Pernyataan itu disampaikan dalam rangka peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang diadakan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Hasto menyoroti bahwa semangat KAA, yang dulu menjadikan Indonesia pelopor gerakan anti‑kolonialisme, kini mulai terpinggirkan. “Kita terputus dari warisan sejarah dan pemikiran geopolitik awal Soekarno. Tanpa pijakan itu, Indonesia menjadi gamang dalam politik luar negeri bebas‑aktif, khususnya dalam memperjuangkan bangsa‑bangsa tertindas,” ujarnya.

Menurutnya, KAA 1955 menegaskan tiga pilar utama: kerja sama politik, ekonomi, dan kebudayaan antarnegara berkembang. Ia mengingatkan bahwa dalam komunike Bandung, 29 negara peserta sepakat mendukung hak‑hak bangsa Arab atas Palestina, menjadikan dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar sikap emosional melainkan mandat konstitusional yang berakar pada dokumen KAA.

Hasto menambahkan, “Indonesia harus kembali menjadi mercusuar keadilan dunia, sebagaimana yang pernah kita lakukan lewat KAA. Saat ini, geopolitik global semakin anarkis, dan tanpa landasan sejarah, diplomasi kita akan kehilangan arah.” Ia menekankan pentingnya mengkaji kembali dokumen‑dokumen historis KAA untuk menyusun kebijakan luar negeri yang relevan dengan tantangan kontemporer.

  • Menegakkan prinsip kedaulatan dan non‑intervensi.
  • Mendukung resolusi PBB tentang Palestina.
  • Menguatkan solidaritas dengan negara‑negara Afrika dan Asia yang masih menghadapi penjajahan modern.

Selain menyoroti isu Palestina, Hasto juga mengkritik kebijakan domestik yang dianggap mengabaikan nilai‑nilai pembebasan. Ia menilai bahwa pemerintahan saat ini kurang menekankan pada keadilan sosial, sehingga menambah persepsi bahwa Indonesia “gampang” atau rentan dipengaruhi oleh kepentingan luar.

Dalam upayanya menghidupkan kembali semangat KAA, Hasto mengajak partai‑partai politik, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil untuk bersama‑sama menelusuri kembali jejak sejarah pembebasan bangsa. Ia memuji kontribusi tokoh‑tokoh seperti Andi Wijayanto dan Prof. Asvi Warman Adam yang terus mengkaji gagasan Bung Karno dalam konteks modern.

Hasto juga menyinggung peran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang terus mengusung semangat KAA dalam diplomasi internasional, termasuk dalam proyek dekolonialisasi modern. “Megawati telah konsisten membawa nilai‑nilai KAA ke arena global, menegaskan bahwa Indonesia harus tetap menjadi contoh dalam menolak ketergantungan baru,” ujar Hasto.

Dengan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip‑prinsip KAA, Hasto berharap bahwa negara ini dapat kembali berperan aktif dalam menegakkan keadilan global, sekaligus memperkuat posisi dalam dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

Kesimpulannya, Hasto menekankan bahwa pemulihan semangat KAA bukan sekadar nostalgia, melainkan strategi vital untuk mengatasi kerentanan Indonesia dalam memperjuangkan hak‑hak bangsa tertindas di era modern.