Fokus Rembang | Denpasar, Bali – Keterlambatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Bali masih menjadi perhatian utama bagi legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani, SE., MM., M.Kes., menekankan pentingnya pemerataan pembangunan SPPG agar dapat menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tutik Kusuma Wardhani mengungkapkan bahwa keberadaan SPPG di Bali masih belum merata, dengan sekitar 176-180 dapur SPPG yang beroperasi dari target sekitar 370 dapur. Hal ini menyebabkan keterbatasan pasokan gizi di wilayah pedesaan.
Menghadapi tantangan ini, Tutik Kusuma Wardhani mendukung pemberdayaan kantin sekolah sebagai solusi untuk memanfaatkan fasilitas lokal yang sudah ada. Langkah ini dipandang sebagai solusi efisiensi anggaran guna memperluas jangkauan program tanpa harus membangun gedung baru dari nol.
Tutik Kusuma Wardhani juga menyoroti temuan di lapangan mengenai adanya SPPG yang meloloskan standardisasi meskipun belum memenuhi syarat ideal. Tutik mensinyalir ada ketidakharmonisan tata kelola yang dipicu oleh perbedaan kepentingan antara pemilik yayasan dan pemilik modal.
Untuk mengurai benang kusut tersebut, Tutik berkomitmen membawa temuan lapangan ini ke tingkat pusat untuk dicarikan jalan keluar yang konkret.
Tutik Kusuma Wardhani menyimpulkan bahwa pemerataan SPPG di Bali sangat penting untuk menjangkau daerah 3T. Ia berharap bahwa pemberdayaan kantin sekolah dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperluas jangkauan program.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
