Fokus Rembang | Komisi III DPRD Tabalong melakukan evaluasi terhadap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang menjadi mitra kerja dengan porsi anggaran terbesar di daerah. Evaluasi tersebut turut menghadirkan Baperida Tabalong sebagai koordinator SKPD, dengan fokus pembahasan pada pencapaian serapan anggaran hingga pertengahan tahun 2026.
Ketua Komisi III DPRD Tabalong, Ari Wahyu Utomo, mengatakan rendahnya serapan anggaran di Dinas PUPR saat ini disebabkan belum dimulainya sebagian besar pekerjaan fisik di lapangan. Menurut Ari, kenaikan harga BBM turut berdampak pada perubahan harga material konstruksi sehingga memengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan.
Meski demikian, proses lelang atau tender proyek fisik direncanakan mulai berjalan pada bulan Juni ini. Ari menyebut bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disediakan dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Proses evaluasi ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah Tabalong. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari anggaran yang telah disediakan.
Di sisi lain, kenaikan harga bahan bangunan yang cenderung naik juga menjadi perhatian dalam evaluasi ini. Ari mengatakan bahwa kenaikan harga ini dapat memengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan dan harus diantisipasi dengan baik.
Dalam evaluasi ini, Komisi III DPRD Tabalong juga meminta Dinas PUPR untuk mempercepat proses lelang atau tender proyek fisik. Dengan demikian, diharapkan proyek-proyek yang telah direncanakan dapat segera dimulai dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Komisi III DPRD Tabalong juga berencana untuk melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Dengan demikian, diharapkan kualitas pelayanan publik di daerah Tabalong dapat meningkat dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi III DPRD Tabalong telah melakukan beberapa evaluasi terhadap SKPD di daerah Tabalong. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disediakan dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari anggaran yang telah disediakan. Komisi III DPRD Tabalong juga berencana untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap SKPD di daerah Tabalong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebagai kesimpulan, evaluasi serapan anggaran PUPR Tabalong yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Tabalong bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disediakan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari anggaran yang telah disediakan dan kualitas pelayanan publik di daerah Tabalong dapat meningkat.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
