Fokus Rembang | Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi magnet utama bagi para investor untuk menancapkan modalnya di wilayah provinsi. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi regional, sang gubernur menyoroti peran regulasi yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi sebagai fondasi kuat bagi pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggelar serangkaian aksi nyata untuk meningkatkan iklim investasi. Salah satunya adalah pembentukan satu pintu layanan perizinan yang mempersingkat proses administratif hingga 30 persen. Selain itu, tim hukum provinsi secara aktif meninjau kembali regulasi lama yang dianggap menghambat investasi, serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan standar nasional.
Langkah-langkah tersebut ternyata mulai membuahkan hasil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan signifikan pada nilai penanaman modal asing (PMA) dan domestik (PMDN) di Jawa Tengah selama dua tahun terakhir. Sektor industri manufaktur, agribisnis, serta energi terbarukan menjadi fokus utama, dengan proyek-proyek baru yang menjanjikan penciptaan ribuan lapangan kerja.
Untuk menegaskan komitmen terhadap kepastian hukum, Luthfi mengumumkan peluncuran program “Jateng Legal Shield”. Program ini mencakup pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, pembentukan unit mediasi sengketa investasi, serta penerapan sistem digital yang memantau status perizinan secara real time. Dengan demikian, potensi terjadinya penundaan atau sengketa dapat diminimalisir.
Pengusaha dari berbagai sektor menanggapi inisiatif tersebut dengan optimisme. Salah satu contoh adalah perusahaan teknologi pertanian yang berencana membangun fasilitas pengolahan hasil panen di Kabupaten Kebumen. “Kepastian hukum yang dijanjikan pemerintah provinsi memberi kami keyakinan untuk mengalokasikan dana lebih besar,” kata CEO perusahaan tersebut.
Selain meningkatkan iklim investasi, fokus pada kepastian hukum juga diharapkan dapat memperkuat daya saing Jawa Tengah dalam persaingan antar provinsi. Luthfi menambahkan bahwa provinsi ini ingin menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan ekosistem bisnis yang ramah hukum, transparan, dan berorientasi pada inovasi.
Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah provinsi juga menggandeng lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi UMKM yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi. Skema kredit bersubsidi serta garansi pemerintah menjadi insentif tambahan yang diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara inklusif.
Dalam jangka menengah, Luthfi menargetkan peningkatan investasi sebesar 15 persen per tahun dan pencapaian pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas rata-rata nasional. Pencapaian ini diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
Secara keseluruhan, strategi yang diusung gubernur menekankan sinergi antara kebijakan hukum yang tegas dan upaya promosi investasi yang agresif. Dengan menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas utama, Jawa Tengah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat percepatan pembangunan, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
