Fokus Rembang | Banjarbaru, 11 Juni 2026 – Pemerintah pusat melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden di Banjarbaru. Acara ini dihadiri oleh 10 provinsi dan bertujuan untuk memantau pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah.
Yusharto juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam berbagai program nasional, termasuk penyediaan tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat maupun Sekolah Garuda. Ia menyatakan bahwa masih banyak peluang yang sebenarnya dapat dikembangkan daerah untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.
Salah satu yang disorotinya adalah pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang selama ini dinilai belum banyak dimanfaatkan secara optimal oleh daerah. Ia mengatakan bahwa banyak potensi di sana, salah satunya bagaimana kita bisa memandu kapal-kapal yang melewati selat kita untuk provinsi-provinsi yang berada di lokasi ALKI II.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sangat mengharapkan daerah untuk lebih aktif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dan tidak hanya menjadi pelaksana program pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah dapat menangkap peluang dari potensi yang dimiliki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah daerah dan pusat, serta perwakilan dari beberapa provinsi. Mereka semua berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
Dengan demikian, acara ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
