Fokus Rembang | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha mengoptimalkan potensi ekonomi industri jamu nasional yang mencapai Rp350 triliun per tahun. Langkah ini diambil guna mengantisipasi maraknya peredaran jamu ilegal berbahan kimia obat (BKO).
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan bahwa masyarakat di Solo, Sukoharjo, dan Semarang sudah mulai menyajikan jamu di kafe-kafe. Contohnya adalah Jampi Jawi Solo, yang menjadi tempat berkumpulnya anak muda.
Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin Maimoen, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap produk jamu di pasaran. Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Jateng mendukung penuh langkah Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM) RI untuk menindak oknum produsen yang mencampur bahan kimia obat ke dalam jamu tradisional.
Kepala BPOM Pusat, Prof. dr. Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi proyek percontohan (pilot project) sosialisasi program IDAMAN karena budaya minum jamu yang sangat kuat di wilayah ini. Namun, BPOM mencatat tantangan besar dalam menjaga reputasi herbal Indonesia.
BPOM menguji 11.654 produk obat bahan alam nasional dan menemukan 206 produk positif mengandung bahan kimia obat. Patroli siber juga mendeteksi lebih dari 39.000 tautan penjualan jamu ilegal. Di wilayah Semarang, inspeksi berbasis teknologi berhasil mengamankan 13.263 unit obat bahan alam tanpa izin edar dan diduga mengandung BKO dengan nilai ekonomi Rp385 juta.
Total temuan pelanggaran di seluruh Jawa Tengah sepanjang 2025 hingga 2026 mencapai nilai Rp500 juta dari 119 sarana yang diperiksa. Prof. Taruna berjanji bahwa BPOM akan menindak tegas pelanggar hukum, sekaligus mendampingi UMKM agar citra jamu sebagai warisan budaya tetap aman dan mendunia.
Dengan demikian, diharapkan industri jamu nasional dapat berkembang dengan lebih optimal dan tidak terkena dampak negatif dari peredaran jamu ilegal.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
